Pergantian Presiden RI, Apa Yg Berubah?

Indonesia Memilih-Indonesia tidak berubah

Setelah rakyat memilih caleg-caleg DPR/D RI, kini selanjutnya rakyat berkesempatan untuk memilih Calon Presiden RI, untuk periode 2014~2019. Dua pasangan Capres dan wakilnya telah di tetapan oleh lembaga yg paling absah menurut UU, yaitu KPU. Setelah KPU mengundi nomer urut, ditetapkan no urut 1 untuk Pasangan Prabowo-Hatta dan nomor urut 2, untuk pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla. Tahap selanjutnya, kampanye dan kemudian rakyat memilih calon2 tersebut.

Berbagai survey sudah menggelar hasil2 awalnya. Dari kubu no. 1, elektabiltas nya unggul melebihi no 2. Begitupun dari kubu no. 2, angka2 elektabilitas calon, melambung berpihak kepadanya. Rakyat sudah maklum menyikapi hal ini, karena kejadian ini seringkali terjadi dan berulang-ulang. Agak sulit memang untuk menduga-duga pasangan mana yg lebih unggul, karena kita hampir tdk yakin hasil hasil survey itu independen. Keyakinan yg penuh adalah lembaga2 survey itu menjadi alat psywar masing masing pasangan.

Institusi-institusi yang sejatinya menjadi obor rakyat, seperti lembaga2 perguruan tinggi, justru larut kedalam politik praktis. Wajah keilmuannya di hiasi oleh bedak politik kepentingan.

Yang tidak kalah menarik untuk kita catat adalah, justru antar calon presiden dan wakilnya sendiri, saling menyindir nyindir kepada pribadi-pribadinya. Visi dan missi hanya bungkus yang tdk terlalu di fahami oleh para voters, kecuali mereka menggunakan emosinya untuk memilih kedua pasangan itu. Situasi seperti ini patut kita nilai sebagai tidak bermartabat. Tidak elelgan. Tidak mendidik.

Pertanyaan kita kemudian muncul, mengapa ini terjadi?. Tentu kita tidak akan menuding kpd kedua capres dan cawapresnya sbg yg tdk baik ahklaqnya. Tetapi saya ingin memberi ilustrasi yg sederhana.

Mari kita lihat, bagaimana sopir-sopir yg biasa ugal2an, ketika masuk ke jalan toll,mereka bisa tertib seperti sopir-sopir di eropa. Kenapa koq kita bisa seperti itu? Karena disana ada system yg baik. Dalam system yg baik, orang yg tdk baik, bisa tertib.

Coba kita lihat juga seorang profesor yg mengemudikan sendiri mobilnya di jalan toll, lalu kemudian keluar toll, dan si profesor larut dengan sopir2 yg ugal2an tadi. Kenapa bisa demikian, orang yanga berpendidikan tinggi ketika berada dalam system yg buruk, larut juga dlm situasi yg buruk itu.

Bila kedua Capres tadi tidak menawarkan perubahan system, maka jangan berharap pergantian pimpimana nasional ini akan dapat mengubah situasi yg buruk ini.

Pergantian Presiden RI, Apa Yg Berubah?

Bila setiap presiden berganti hanya orangnya, figure, maka artinya tidak akan ada perubahan apa-apa secara signifikan. Ia tak ubahnya bak roda yang bergulir biasa biasa saja. Jadi apa yang harus berubah itu? Nah, ini persoalan kita. Memahami akar masalah persoalan-persoalan bangsa, yang membuat bangsa ini tidak maju, yang memicu runtuhnya kesatuan dan persatuan bangsa serta keutuhan NKRI. Visi dan Misi setiap kandidat presiden selalu harus berorietasi kepada jayanya bangsa ini kedepan.

Apa akar masalah bangsa tersebut? Kita awali dengan pertanyaan, pada era pemerintahan siapa, Indonesia bisa melesat maju, tanpa kekerasan, tanpa caci maki, tanpa arogansi pemerintah kepada rakyat, suasana adem ayem konsen kepada penyiapan generasi yang akan datang, lingkungan hidup yang terpelihara, dst.

Sejarah kita mencatat; Bung Karno pemimpin besar revolusi itu, diujung jatuh oleh gerakan rakyat. Pak Harto, Bapak Pembangunan, berkuasa hingga 6/7 kali pemilihan, dengan konsep pembangunan yang luar biasa, diujung harus lengser, karenan tekanan rakyat. Pak Habibi, pidato pertanggung jawabannya, ditolak oleh partainya sendiri. Gusdur, terpilih dari partai yang suaranya terkecil, dankemudian di impeached oleh yang mengangkatanya sendiri. Megawati, walau hanya sebentar, tetapi banyak kehilangan aset negara, yang baru terasa saat ini, bahwa negara ini hampir dikuasai oleh yang dulu dibantu oleh duit negara tersebut. SBY, dua kali menjabat presiden, hari demi harinya tak luput dari caci maki. Bahkan sampai sekarang. On the the top of all that Jokowi; bisa membubarkan ormas dengan menerbitkan PP sendiri. Karena dianggap akan menjadi pesaing, lalu menetapkan PP lagi, bila gubernur yg ingin menjadi capres, harus seijinnya. Kemudian disusul oleh ada yang berkeinginan menjabat 3 periode, lalau mulai mencari fatwa ke MK. Ingin merubah konstitusi amanat reformasi.

Jadi sejatinya program apa saja yang akan di tawarkan oleh Capres-Capres yang akan datang, bila tidak menawarkan perubahan system politik, maka artinya Indonesia dibiarkan chaos dan rakyat dibiarkan tidak bermartabat.