Tulisan ini sebenarnya hanya ingin memberi ilustrasi bagaimana mempermudah pemahaman kita akan arti pentingnya System Politik yang baik. Coba perhatikan, karakterisitik orang mengendarai modil di Jalan Toll. Siapapun orang yang masuk jalan toll, apakah ia sopir Bis antar Kota, Angkutan Kota, Mikrolet Mini, Mobil Tentara, Profesor yang nyopir, mereka bisa relatif tertib, teratur dan berperedaban tinggi bak layaknya di negeri orang.
Bangga sekali aku, bangsa ini koq bisa ya ber-akhlaq seperti layaknya terjadi di negeri-negeri maju!.
Tetapi sebaliknya, begitu mereka itu keluar jalan Toll, masuk ke jalan jalan bukan toll, yang mikrolet, bus antar kota, bahkan si profeseor tadi itu sekalipun, mereka bak ikan di lemparkan ke kolam air, seperti kembali ke habitatnya, amburadul lagi. Ugal-ugalan, nyerobot hak orang, zig zak, ambil penumpang dan menurunkan sembarangan. Macet.
Inilah yang membuat kita malu sebagai suatu bangsa!. Tidak bermartabat.
Kesimpulan kita adalah, dalam system yang baik, seperti sopir-sopir yang biasa brutal, bisa tertib dan menertibkan diri ketika masuk ke jalan toll. Dan sebaliknya, profesor sekapipun bila ia masuk kedalam system yang tidak baik, maka ia larut dalam perilaku system yang buruk tersebut.
Inilah gambaran system ketata negaraan kita. siapapun Presidenya, siapapun Menterinya, siapapun anggota Dewannya, siapapun Ketua KPKnya, Siapapun Kapolrinya,dst, karena hidup dalam system yang baruk, maka performance mereka sulit menjadi baik.
3 Presiden kita di jatuhkan. Usai tugasnya, Presiden wan wakilnya berebut kursi kepresidenan, perhatikan Megawati dan Hamzam Haz dan SBY -JK. Campur aduk antara wilayah karir dan wilayah politik. DPR memilih, Kapolri, Panglima TNI, Ketua KPK, dst. DPR tidak mengerti hakekat tugas pokoknya. Polisi, Jaksa, Hakim dan sekaligus Pengacara menjadi seolah-olah system yang meruntuhkan hukum keadilan itu sendiri. Managemen Pembangunan tidak sistemik sebagai suatu proses politik, karena kontrak sosial presiden tidak di fahami sebagai janji kepada rakyat. Artinya antara Kontrak sosial dan proses penganggaran dan program pembangunan berjalan-jalan masing-masing.
Siapa yang salah? Konstitusi kita, karena Konstitusi mengaturnya seperti itu. Jadi Jokowi sekalipun, walau belum tuntas melaksanakan tugasnya, ya minggat dari Solo, dan tidak akan pernah mudah mengatur Jakarta, dalam systemnya yang buruk itu!.
Ali Syarief アリシャリーフ 特別 
Jokoei tidak minggat tetapi tetap ada di dalam negara ini bahkan jokowi berusaha memperbaiki sistem acak kadut yang selama ini semrawut
perampinag instrutusi dan antar lembaga moratorium PNS kwcuali Guru dan Tenaga Medis kebijakan fiskal yang dibebankan kerakyat melalui penarikan subsidi adalah langkah konkrit pembunuhan masal besar-besaran atas Magia Migas serta alokasi fiskal yang di peroleh dari rakyat yang jika todak dilakukan Jokowi maka Rp 749 Triliun akan di bakar Jokowi iuntuk mensubsidi mukutnya irang kaya raya yang punya Mobil